Dari Pidato Prof. Soepomo di BPUPKI hingga Wacana Cebong dan Kampret


Catatan editor: Persoalan sejarah dari sidang-sidang BPUPKI ini terlalu ringkas kalau hanya disajikan dalam satu artikel, dan hanya dari pidato Prof. Dr. Mr. Soepomo. Artikel ini adalah ajakan untuk membicarakannya secara terbuka, tanpa beban, dan dengan niat untuk melihat kembali bagaimana negara ini didudukkan oleh para bapak pendiri bangsa kita. Kami menerima artikel apapun dalam topik ini, sejauh ia bisa memperkaya dan berangkat dari niat untuk sama-sama mencari jalan keluar dari persoalan dan melepaskan beban dari masa lalu yang harusnya sudah lama tuntas. 


 

Oleh Hasan Aspahani

PADA 31 Mei 1945, di Gedung Tyuuoo Sangi-In – sekarang Departemen Luar Negeri –  Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia melanjutkan sidangnya. Sidang yang diketuai Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat itu sudah dimulai sejak 28 Mei 1945.

60.Soepomo
Prof. Soepomo

Agendanya adalah melanjutkan pembicaraan soal Dasar Negara Indonesia dan pembahasan soal daerah Negara dan Kebangsaan Indonesia.

Hari itu Soepomo dapat giliran bicara.

Soepomo, lengkapnya, Prof. Mr. Dr. Raden Soepomo pada ahun itu ia berusia 42 tahun. Gelar doktor bidang hukum ia raih di Univesitas Leiden. Gelar professor disandangkan padanya pada 1941. Ia banyak meneliti masyarakat Yogyakarta dan Surakarta, dan aspek hukum tanam paksa.

“Soal yang kita bicarakan ialah, bagaimanakah akan dasar-dasarnya Negara Indonesia Merdeka,” ujar Soepomo membuka pidatonya.

Merujuk ke para pembicara-pembicara sebelumnya, Soepomo menggarisbawahi bahwa syarat mutlak untuk mengadakan negara dipandang dari sudut hukum dan dari sudut formal, adalah harus ada daerah (territory), rakyat, dan harus ada pemerintah yang daulat (souverein), menurut hukum Internasional.

Soepomo adalah anggota BPUPKI nomor 23. Tempat duduknya agak di belakang. Sukarno duduk paling depan, di posisi nomor 1. Hari itu, Soepomo berbicara setelah giliran Abdulkadir.

Wilayah Indonesia
“Pada dasarnya Indonesia, yang harus meliputi batas Hindia-Belanda,” kata Soepomo. Dan itulah tanah air kita sekarang. Itu sebabnya, kenapa kelak Irian Barat harus direbut dan dipertahankan. Dan kenapa Timor Timur yang kita aneksasi pada 1975, bisa lepas pada 1999, karena wilayah itu tak pernah dikuasai oleh Hindia Belanda.

“Akan tetapi,” kata Soepomo, “jikalau misalnya daerah Indonesia lain, umpamanya negeri Malaka, Borneo Utara hendak ingin jug masuk lingkungan Indonesia, hal itu kami tidak keberatan. Sudah tentu itu bukan kita saja yang akan menentukan, akan tetapi juga pihak saudara-saudara yang ada di Malaka dan Borneo Utara.”

Kita tahu, wilayah semenanjung Malaka dan Borneo Utara memlihi berdiri sendiri, dan hingga kini menjadi negara tetangga kita, Malaysia.

Rakyat Indonesia
Siapakah yang menjadi rakyat Indonesia yang merdeka itu? Siapakah yang menjadi warga negara Indonesia itu? Ini syarat mutlak kedua.

“Pada dasarnya ialah, sebagai warga negara yang mempunyai kebangsaan Indonesia, dengan sendirinya bangsa Indonesia Asli,” demikian uraian Soepomo.

Apabila kelak soal “asli” ini masih juga dipersoalkan, Soepomo sesungguhnya sudah menganggap ini selesai. “Bangsa peranakan, Tionghoa, India, Arab yang telah turun temurun tinggal di Indonesia dan sebagai baru saja diuraikan oleh anggota yang terhormat Dahler, mempunyai kehendak yang sungguh-sungguh turut bersatu dengan bangsa Indonesia yang asli, harus diterima sebagai warga-negara dengan diberi kebangsaan Indonesia,” papar Soepomo.

Dahler yang disebut oleh Soepomo adalah P.F. Dahler. Pieter Frederik “Frits” Dahler. Dia orang Belanda. Tapi lahir di Semarang. Ia politisi yang bersama Douwes Dekker, ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Ia bekerja di kantor Volklektuur dan menjadi anggota Volksraad.

Dekker juga anggota BPUPKI. Ia duduk di kursi nomor 51.

Di kursi lain, duduk Liem Koen Hian, ahli hukum, aktivis, jurnalis, kelahiran Banjarmasin, yang keluar dari Partai Tionghoa yang ikut ia dirikan, dan memilih bergabung dengan Gerindo ketika keanggotaan untuk warga Tionghoa dibuka.

Jauh sebelum Jepang masuk pada 1938 Koen Hian menulis laporan yang menentang imperalisme saudara tua itu. Ia ditangkap dan masuk tahanan. Tetapi oleh penguasa Jepang pula ia dibebaskan lalu didudukkan sebagai anggota BPUPKI mewakili masyarakat Tionghoa.

Di kursi lain ada Oei Tiang Tjoe. Ia memimpin koran Hong Po, bersikap projepang sejak Belanda masih berkuasa. Masuk penjara Belanda dan ketika Jepang berkuasa ia dibebaskan dan diangkat menjadi anggota Tyuuoo Sangi-In mewakili golongan Tioghoa dari Jawa Barat.

Anak konglomerat superkaya, juragan industri gula asal Semarang Oey Tiong Ham, yakni Oei Tjong Hauw juga menjadi anggota BPUPKI. Ia mewakili golongan Tionghoa Jawa Tengah. Ada juga Mr. Tan Eng Hoe, seorang sarjana hukum kelahiran Semarang.

BPUPKI juga beranggotakan A. R. Baswedan, pejuang keturunan Arab, penggerak Jong Islamiten Bond yang ikut mencetuskan Sumpah Pemuda dan pendiri Partai Arab Indonesia, ayah dari Anies Baswedan.  Nama-nama lain jelas menggamabarkan keterwakilan seluruh wilayah dan etnis di Indonesia.

Jadi, soal keberagaman itu tidak hanya diomongkan, tetapi sudah dipraktikkan pada hari-hari ketika negara Indonesia kita ini sedang dipikirkan, dimusyawarahkan, dibentuk, didudukkan, dan disepakati dasar-dasarnya.

Soepomo menunjukkan kelasnya, wawasannya, analisanya yang tajam sebagai profesor. Ia sudah memikirkan soal kewarganegaraan ganda yang ia tolak, yang baginya hanya akan menimbulkan masalah. “Kita harus menjaga supaya tidak ada “dubbele onderdaanschaap” dan menjaga jangan pula ada “staatloosheid”, kata Soepomo.

Trauma bangsa ini adalah kelak di zaman merdeka, warga negara Tionghoa punya peluang untuk menganut kewarganegaraan ganda. Persoalan itu menjadi berlarut, menjadi sumber masalah, kebencian dan kecurigaan.

Sebenarnya, pilihan itu legal. Peringatan Soepomo diabaikan. Ada pertimbangan politis ketika diteken perjanjian kewarganegaraan ganda Indonesia-Tiongkok. Yaitu perjanjian bilateral antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia tentang kewarganegaraan ganda warga Tionghoa Indonesia.

Perjanjian ini ditandatangani Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Zhou Enlai dan Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario, pada 22 April 1955 saat diselenggarakan Konferensi Asia–Afrika di Bandung, lalu diberlakukan tanggal 20 Januari 1960.

Kelak setelah tragedi 1965, dengan keterlibatan Tiongkok di situ, Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Warga negara keturunan Cina, yang berkewarganegaan ganda harus memilih. Sebagian kembali ke Tiongkok, sebagian bertahan dengan menanggung tekanan yang tak ringan, bersama mereka yang sejak awal yakin memilih kewarganegaraan Indonesia, juga yang sudah lahir dan tak ada lagi punya kaitan dengan Tiongkok.  Kerusuhan anticina beberapa kali pecah, menggambarkan betapa persoalan ini memang harus tuntas diselesaikan.

Pemerintah
Soal pemerintahan Soepomo memaparkan tiga butir pemikiran. Pertama, apakah Indonesia yang akan berdiri itu berbentuk negara persatuan (eenheidsstaat), negara serikat (bondstaat), atau negara persekutuan (statenbond).

Kita tahu yang kemudian disepakati adalah negara persatuan. Karena itulah yang ditimbang paling cocok. Dari situ harusnya kita menghayati apa yang kini jadi jargon “NKRI harga mati!”

Soepomo mendasari uraiannya dengan pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke, Jean Jacques Rousseau, Herbert Spencer, H. J. Laski, Spinoza, Adam Muller, Hegel, Marx, Engel, dan Lenin. Hingga Muhammad Abduh, pemikir Mesir itu.

Ia juga dengan cermat meninjau bentuk-bentuk negara di Eropa, Amerika, dan Asia dan meninjau karakter masyarakat Indonesia sendiri. Ia mencari, membandingkan model praktik mana yang paling cocok untuk Indonesia.

“Maka teranglah tuan-tuan yang terhormat, bahwa jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongan dalam lapangan apapun,” ujar Soepomo.

Jika dasar pemikiran itu diterima, demikian Soepomo, maka kepala negara dan badan-badan Pemerintah lain harus bersifat pemimpin yang sejati, penunjuk jalan ke arah cita-cita luhur, yang diidam-idamkan seluruh rakyat.

“Negara harus bersifat badan penyelanggara, badan pencipta hukum yang timbul dari hati sanubari rakyat yang sesungguhnya,…. tidak bersikap sebagai seorang yang maha kuasa…,” kata Soepomo.
Kedua, Soepomo mengajukan bahasan hubungan negara dan agama. Merujuk pada uraian dalam pidato Hatta sebelumnya, Soepomo bersepakat, bahwa dalam negara persatuan di Indonesia hendaknya urusan negara dipisahkan dari urusan agama. Persoalan ini menjadi topik yang berliku, mengundang perdebatan panjang, dan berat sampai berujung pada kesepakatan.

Ada pertimbangan geopolitik, bahwa posisi Indonesia berbeda dengan Mesir, Arab, Irak, Iran, yang kala itu adalah negara Islam. Soepomo menyebut Turki, yang saat itu tak lagi berbentuk negara Islam. Turki saat itu menjadi republik sekuler. Soepomo menilai itu lebih cocok untuk Indonesia yang hendak didirikan.

Soepomo bicara berhati-hati dan agak panjang di bagian “negara Islam” ini, sebelum ia sampai pada usulan yang konkret: “…oleh karena itu saya menganjurkan dan saya mufakat dengan pendirian yang mendirikan negara nasional yang bersatu dalam arti, totaliter seperti yang saya uraikan tadi, yaitu negara yang tidak akan mempersatukan diri dengan golong yang terbesar…” Tentu yang dimaksud olehnya adalah golong Islam.

“…akan tetapi yang akan mengatasi segala golongan dan akan mengindahkan dan menghormati keistimewaan dari segala golongan, baik golongan yang besar maupun golongan yang kecil,” ujar Soepomo.

Dan ketiga, bentuk negara: kita mau berbentuk republik atau monarki? Pada soal  ini Soepomo bicara tegas. Ia mengajukan serangkaian pertanayan retoris, apakah kita akan mengangkat seorang sebagai Kepala Negara dengan hak turun-temurun, atau hanya untuk waktu tertentu? Apakah kepala negara itu akan diberi kedudukan sebagai raja atau Presiden, atau sebagai fuhrer?

Soepomo tak pernah membayangkan bahwa kelak, 54 tahun setelah pidatonya, negara ini memilih presiden secara langsung, satu pemilih satu suara.  Ia menolak “cara pilihan menurut demokrasi Barat”.

“Tuan-tuan hendaknya insaf kepada konsekuensi dari pendirian menolak dasar perseorangan itu. Menolak sistem individualisme berarti menolak juga sistem parlementarisme, menolak sistem demokrasi Barat, menolak sistem yang menyamakan manusia satu sama lain seperti angka-angk belaka yang semua sama harganya,” katanya.

Soepomo percaya pada sistem badan permusyawaratan. Menurut pemikirannya badan itu menjamin pimpinan negara, terutama Kepala Negara, terus-menerus bersatu jiwa dengan rakyat, lewat lembaga perwakilan.

Sepanjang sejarah perjalanan republik kita, pelaksanaan, penyimpangan, pengingkaran, penggulingan, bahkan pergantian sistem pemilihan kita coba, sebagai koreksi pada penguasa yang lupa, juga untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan kematangan kita berdemokrasi.   Soepomo dulu pasti tak membayangkan jika cara kita berpolitik hari ini di kalangan rakyat hanya melahirkan wacana cebong dan kampret.

Sumber: Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945 (Setneg, Jakarta, 1995).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s